Keel Laying Ceremony FPB 38 Bea Dan Cukai
Tangerang Selatan - Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia melalui dukungan teknis pada pembangunan Kapal Patroli Fast Patrol Boat (FPB) 38 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Laksda Rachmat Hartoyo dalam kegiatan keel laying (peletakan lunas) yang digelar di galangan PT. Caputra Mitra Sejati, Kecamatan Pulo Ampel, Serang, Banten, Kamis (30/4).
Rachmat menyampaikan bahwa pembangunan kapal patroli FPB 38 merupakan langkah strategis dalam modernisasi armada pengawasan laut Indonesia. “Ini bukan sekadar pembangunan kapal, tetapi merupakan perwujudan nyata komitmen bangsa dalam menjaga kedaulatan maritim serta memperkuat penegakan hukum di perairan nusantara,” ujarnya saat mewakili Wakil Kepala BRIN Prof Amarulla Octavian.
Ia menegaskan bahwa BRIN, melalui Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH), Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM), terlibat secara menyeluruh dalam aspek teknis sejak tahap awal perencanaan hingga proses produksi. Keterlibatan tersebut mencakup penyusunan desain dan rekayasa kapal, pengujian hidrodinamika, penyusunan spesifikasi teknis, hingga pendampingan selama proses pembangunan di galangan.
Dalam aspek desain, tim periset BRIN menghasilkan desain komprehensif yang meliputi rencana garis, rencana umum, konstruksi lambung, hingga sistem permesinan kapal. Selanjutnya, pada tahap pengujian, BRIN melakukan berbagai uji hidrodinamika seperti resistance test, uji propulsi, uji stabilitas dan seakeeping, serta simulasi berbasis computational fluid dynamics (CFD) untuk memastikan performa kapal optimal di berbagai kondisi operasi.
“Pendekatan berbasis data dan pengujian ini memastikan bahwa kapal yang dibangun memiliki efisiensi, stabilitas, dan keandalan yang tinggi sesuai dengan kebutuhan operasional Bea dan Cukai,” jelas Rachmat.
Lebih lanjut, BRIN juga berperan dalam penyusunan dan finalisasi spesifikasi teknis yang menjadi dasar kontrak teknis serta acuan sertifikasi klasifikasi kapal. Tidak hanya itu, tim periset BRIN turut memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan selama proses konstruksi berlangsung, guna memastikan kesesuaian antara desain dan implementasi di lapangan.
Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN, Teguh Muttaqie, menambahkan bahwa keterlibatan BRIN dalam proyek ini mencerminkan kesiapan kapasitas riset nasional dalam mendukung industri maritim. “Kami memastikan setiap aspek teknis kapal dirancang berbasis data ilmiah dan pengujian yang komprehensif, sehingga menghasilkan kapal patroli yang tidak hanya andal, tetapi juga efisien dan sesuai dengan karakteristik perairan Indonesia,” ungkap Teguh.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga riset dan industri dalam membangun kemandirian teknologi nasional. “Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara BRIN, pemerintah, dan industri galangan kapal nasional dapat menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi penguatan kapasitas negara,” tambahnya.
Rachmat turut mengapresiasi kepercayaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada BRIN sebagai mitra teknis dalam proyek strategis tersebut, serta komitmen PT. Caputra Mitra Sejati dalam mengembangkan industri galangan kapal nasional berteknologi tinggi.
Menurutnya, pembangunan FPB 38 merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. BRIN, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan teknis hingga seluruh proses pembangunan dan serah terima kapal selesai dilaksanakan.
“Dengan diletakkannya lunas kapal hari ini, kita telah memulai fondasi penting bagi penguatan armada patroli nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci utama dalam membangun kedaulatan maritim Indonesia,” tutup Rachmat.
